Contact Us

Name

Email *

Message *

MK Bentuk Tim Panel Periksa Kewenangan Polri Keluarkan SIM

MK Bentuk Tim Panel Periksa Kewenangan Polri Keluarkan SIM

MK Bentuk Tim Panel Periksa Kewenangan Polri Keluarkan SIM
MK Bentuk Tim Panel Periksa Kewenangan Polri Keluarkan SIM

JAKARTA -- Ketua MK Arief Hidayat berbicara tentang wewenang Polri yang mengeluarkan SIM dan STNK digugat ke MK. Menurut Arief, pihaknya akan memulai persidangan.

"Permohonan baru masuk dan sudah diregister, kita akan memulai persidangan," ujar Arief di sela-sela perayaan HUT ke-12 MK di kantor MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015).

Menurut Arief, pihaknya sudah membentuk tim panel. Tim itu awalnya akan memeriksa pendahuluan gugatan.

"Saya sudah membentuk (tim) panelnya untuk memeriksa pendahuluan," imbuhnya.

Para penggugat perkara ini ialah 2 orang warga yaitu Alissa Q. Munawaroh Rahman dan Hari serta Kurniawan. Sedangkan pengguat dari LSM ialah, YLBHI, Malang Corruption Watch dan Pemuda Muhammadiyah.

Mereka menggugat wewenang Polri yang mengeluarkan SIM dan STNK pada (6/8/2015). Mereka menganggap, wewenang Polri itu berlawanan dengan pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan polisi sebagai alat keamanan negara yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat.

Para penggugat meminta MK membatalkan pasal 64 ayat 4 dan 6, pasal 67 ayat 3, pasal 68 ayat 6, pasal 69 ayat 2 dan 3, pasal 72 ayat 1 dan 3, pasal 75, pasal 85 ayat 5, pasal 87 ayat 2, pasal 88 yang tertuang dalam UU No 22/2009 tentang angkutan jalan. Pasal itu berisi soal wewenang Polri dalam mengeluarkan SIM, STNK dan BPKB.

"Di negara-negara lain, kewenangan dalam pengurusan SIM diberikan kepada kementerian atau departemen melalui divisi transportasinya," ujar kuasa hukum penggugat, Abdul Wahid.

Para penggugat juga mempertanyakan konstitusional Polri dalam kewenangannya mengurus SIM, STNK dan BPKB. Menurut mereka, hal itu tidak sesuai amanat konstitusi.



No comments:

Post a Comment

Back To Top